Pemerintah dan penganut ekonomi arus utama dinilai masih terlalu fokus pada indikator kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan capaian statistik. Sementara aspek moral, tata kelola, kepercayaan, dan realitas sosial masyarakat kerap luput dari perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Dosen FEM IPB University, Budi Purwanto, menilai pendekatan ekonomi yang cuma bertumpu pada angka berisiko menghasilkan kebijakan yang nggak sepenuhnya menjawab persoalan riil di masyarakat. Menurutnya, aktivitas ekonomi nggak cuma soal faktor material dan biaya, tapi juga dipengaruhi nilai moral, tata kelola, dan hubungan sosial. Hal ini disampaikan dalam diskusi FEM IPB, Rabu (24/6/2026).

Budi menawarkan pendekatan yang ia sebut “Marketomics” — cara pandang lebih luas untuk memahami fenomena ekonomi. Pendekatan ini bukan untuk menggantikan teori ekonomi yang ada, tapi melengkapinya dengan dimensi moral, sosial, dan kelembagaan.

Ilmu ekonomi jauh dari realitas sehari-hari
Ia melihat ilmu ekonomi cenderung berkembang makin jauh dari realitas perekonomian masyarakat. Akibatnya persoalan seperti kesenjangan akses pasar, lemahnya tata kelola, dan fragmentasi ekonomi lokal belum sepenuhnya terjawab lewat pendekatan konvensional. Ia juga menyoroti bahwa banyak hambatan ekonomi bukan karena keterbatasan sumber daya, melainkan persoalan tata kelola dan fragmentasi pasar.

Perlu pengembangan
Penanggap diskusi (Prof Dedi Budiman Hakim, Prof Yusman Syaukat, Dr Suharno, Dr Ranti Wiliasih) menilai gagasan Marketomics masih perlu dikembangkan, terutama dalam bentuk model empiris yang bisa diuji secara ilmiah — mencakup penyusunan indikator, metode pengukuran, hingga pembuktian statistik. Diskusi dipandu oleh dosen FEM IPB Eko Ruddy Cahyadi.

Budi berharap kolaborasi lintas disiplin bisa melahirkan model ekonomi yang nggak cuma menjelaskan pertumbuhan dan efisiensi, tapi juga mengukur kontribusi aspek moral dan sosial terhadap pembangunan. Intinya, keberhasilan pembangunan nggak cukup diukur dari angka pertumbuhan, tapi dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan.