BOGOR – Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian DPR RI bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Literasi dan Numerasi Sekolah Dasar Kabupaten Bogor: Capaian dan Tantangan” di Gedung Equilibrium, FEM IPB, pada Selasa (30/6/2026). Acara strategis ini dibuka secara resmi oleh Kepala PA3KN Badan Keahlian DPR RI, Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA, QIA, PQIA. Momentum ini juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Implementasi (Implementation Agreement) antara PA3KN DPR RI dan FEM IPB University mengenai pelaksanaan penelitian bersama (joint research) serta peluncuran kompetisi karya tulis kebijakan (Policy Paper Competition 2026).

Hadir sebagai keynote speaker, Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec., menyampaikan paparan kunci yang menekankan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak tingkat sekolah dasar memerlukan pendekatan literasi yang komprehensif dan multidimensional. Beliau menggarisbawahi pentingnya penguatan empat pilar literasi utama secara simultan, yaitu literasi baca, literasi digital, numerasi, serta literasi keagamaan. Menurutnya, integrasi keempat aspek literasi ini sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital, tetapi juga memiliki fondasi moral dan spiritual yang kokoh.

Dalam sesi pemaparan materi, Pengawas Ahli Utama Kabupaten Bogor, Dr. Taty Rahayuningsih, M.Pd., mengupas tuntas kondisi riil di lapangan melalui topik “Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pembangunan Literasi dan Numerasi Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Bogor”. Berdasarkan hasil evaluasi, pembangunan literasi dan numerasi di wilayah ini menghadapi tantangan geografis yang berat. Luas daerah Kabupaten Bogor yang terlalu besar membuat efisiensi pengawasan serta pendampingan terhadap sekolah-sekolah dasar sulit untuk dilakukan secara konsisten, seperti untuk memenuhi target ideal satu bulan sekali. Dr. Taty menegaskan perlu adanya roadmap dan strategi taktis agar perluasan mutu pembelajaran dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah secara merata.

Melihat tantangan tersebut dari kacamata tata kelola keuangan, Akademisi FEM IPB University, Dr. Adi Hadianto, S.P., M.Si., menawarkan solusi melalui perspektif anggaran dengan prinsip “Spending Better, bukan Spending More”. Dr. Adi mengingatkan bahwa peningkatan nominal anggaran pendidikan tidak akan otomatis meningkatkan mutu belajar jika alokasinya habis untuk belanja rutin birokrasi; instrumen keuangan seperti dana BOS harus diarahkan secara fokus untuk mendukung aktivitas instruksional langsung di ruang kelas. Seminar nasional ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa sinergi riset bersama antara parlemen dan akademisi, pembenahan sistem pengawasan sekolah peka konteks geografis, serta efisiensi anggaran adalah kunci utama untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan di Kabupaten Bogor.