OLEH Prof Bambang Juanda (Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB)”

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara, pemerintah gencar melakukan sosialisasi bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah program strategis nasional. Program ini diharapkan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan membangun IKN sebagai kota yang mampu mengakomodasi perkembangan jangka panjang hingga tahun 2045, menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing, serta mencapai net zero emission dan 100 persen energi terbarukan pada kapasitas terpasang.

Pada 28 Juli lalu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Otorita IKN, bersama dengan beberapa influencer dan selebriti, seperti Rafi Ahmad, berkunjung ke IKN. Selama tiga hari, Presiden dan rombongannya berkantor di IKN, mengadakan rapat terbatas dengan beberapa menteri, dan berdiskusi dengan pengusaha serta kepala daerah setempat.

Dalam pertemuan yang tertutup untuk media, Presiden Jokowi mengajak pengusaha dan investor lokal, serta pengurus Kamar Dagang Indonesia Daerah (Kadinda) dari Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Presiden juga bertemu dengan jajaran terkait untuk membahas pengamanan menjelang upacara HUT RI ke-79, termasuk Pangdam Mulawarman, Kapolda Kaltim, Danrem, Dandim, dan Kapolres Penajam Paser Utara. Selain itu, peningkatan pelayanan publik dan stabilitas keamanan di IKN dan sekitarnya juga menjadi topik pembahasan.

Presiden Jokowi mengonfirmasi bahwa air, listrik, dan internet telah tersedia di Istana Garuda, kantor presiden di IKN. Meskipun konstruksi telah mencapai 100 persen, beberapa fasilitas seperti AC belum berfungsi penuh, membuat presiden belum bisa tidur nyenyak di malam pertama. Beberapa furnitur juga belum lengkap, sehingga membutuhkan sedikit penyelesaian akhir.

Jika bandara belum siap, kemungkinan tamu untuk upacara 17 Agustus akan dikurangi dan tetap akan dilaksanakan di dua kota di IKN dan secara hibrida di Jakarta.

Lapangan upacara di IKN sudah mulai dipersiapkan dengan berbagai perlengkapan penunjang untuk upacara HUT RI ke-79. Namun, beberapa infrastruktur penting masih dalam tahap penyelesaian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa pembangunan bandara VVIP kemungkinan akan molor hingga akhir Agustus. Sebagai alternatif, tamu negara mungkin akan tiba di Balikpapan sebelum menuju IKN. Kabar baiknya, jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan jembatan Pulau Balang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jalan tol ini memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN dari empat jam menjadi hanya satu jam.

Meski demikian, beberapa kalangan masyarakat dan politisi oposisi masih meragukan perkembangan pembangunan di IKN. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa target ambisius ini mungkin tidak akan tercapai tepat waktu. Presiden Jokowi sendiri pada 16 Juli lalu menuturkan bahwa progres keseluruhan pembangunan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang, kemungkinan baru mencapai 15 persen.

Masyarakat jangan membayangkan ketika upacara 17 Agustus di IKN, semuanya sudah jadi. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang dengan kurun waktu 15-20 tahun. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Presiden melalui pimpinan OIKN selalu mengingatkan agar tidak memaksakan pembangunan infrastruktur yang menyebabkan kualitasnya di bawah standar.

Presiden Jokowi menjelaskan saat ini IKN masih sangat memerlukan investor dari dalam dan luar negeri. APBN hanya digunakan untuk pembangunan Kawasan Inti Pemerintahan karena pemerintah berkewajiban membangun gedung-gedung pemerintahan, termasuk istana presiden dan wakil presiden.

Kolega penulis yang rencananya akan berangkat ikut kloter pertama ASN K/L pada bulan Juli memberi info bahwa kloter pertama diundur bulan September karena kondisi hunian dan kesiapannya masih terbatas dan sementara diprioritaskan untuk petugas dan peserta upacara serta wartawan. Sampai saat ini belum ada info lanjutan dari Kemenpan untuk teknis keberangkatan kloter bulan September.

Keberlanjutan pembangunan IKN

Presiden memberi arahan kepada Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan untuk mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penataan IKN. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan atau tergusur. Kita punya 256.000 hektare.  Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur, tetapi jika memang harus direlokasi, maka harus dicarikan tempat yang lebih baik.

IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat, terutama dalam hal perizinan, yang akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya. Investasi dari berbagai groundbreaking seperti bank dan hotel, yang sudah ditandatangani dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara OIKN dengan para investor pada 26 Juli harus segera dituntaskan. Dengan PKS ini, investor harus membayar kontribusi (harga tanah) dan masuk ke rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN.

Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) difokuskan untuk melakukan kegiatan yang mendukung atau menciptakan keramaian di IKN, seperti membangun bioskop, teater, kebun binatang, dan gerai-gerai di bawah kantor-kantor kemenko yang dimanfaatkan untuk retail. Untuk transportasi dalam kegiatan kota, akan ada kereta api ART (autonomous rail transit) tanpa rel yang akan diujicobakan pada 5 Agustus dengan memberikan layanan gratis hingga Desember 2024. Biaya operasi dan pemeliharaannya akan ditenderkan dan dibiayai oleh APBN, tetapi keputusan akan berada di tangan pemerintahan baru.

Teluk di Balikpapan yang indah seperti Labuan Bajo bisa digunakan untuk merangsang swasta berinvestasi untuk beberapa destinasi wisata, seperti preservasi orangutan dan penangkaran buaya. Berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, air minum, perumahan, dan keamanan harus tersedia; termasuk listrik dari PLTS yang baru beroperasi 10 MW di akhir Februari 2024, dari kapasitas maksimal 50 MW. Selain itu, taksi terbang tanpa awak juga harus diujicobakan dulu sehingga terjamin keamanannya. Ketersediaan semua pelayanan dasar yang aman ini akan mendorong investor swasta mengembangkan usahanya di IKN.

Harapan penulis sebagai warga negara, semoga pembangunan IKN tetap berlanjut sesuai janji kampanye Prabowo meskipun harus dikompromikan juga dengan janji-janji lainnya seperti makan siang gratis.

Jadi, progres pembangunan IKN tetap berjalan meskipun tidak secepat pembangunan sebelum 17 Agustus 2024. Semua tergantung bagaimana investor swasta dari dalam dan luar negeri yang akan melakukan investasi di IKN ini, dan juga tergantung komitmen presiden yang baru nanti.