Bogor — Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University bersama PT BPRS Botani Bina Rahmah menggelar talkshow bertajuk “Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah: Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Umat” di Ruang Equilibrium FEM IPB University, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan yang menghadirkan Dekan FEM IPB sekaligus Komisaris Utama BPRS Botani Bina Rahmah, Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec., sebagai pembicara utama turut menghadirkan Prof. Dr. Hermanto Siregar, guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB yang merupakan Rektor Perbanas, Alfi Wijaya, S.E., M.M., selaku Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI), serta Dr. Imam Teguh Saptono, M.M., Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia.

Mengangkat tema pemberdayaan umat, talkshow ini menempatkan literasi keuangan syariah bukan sekadar sebagai upaya mengenalkan produk perbankan. Lebih jauh, literasi dipandang sebagai pintu masuk untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, inklusif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

Dalam paparannya, Prof. Irfan menyoroti masih lebarnya jarak antara tingkat pemahaman masyarakat dan penggunaan layanan keuangan syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen, sedangkan indeks inklusinya baru mencapai 13,24 persen. Angka tersebut memperlihatkan sebuah tantangan penting: masyarakat mulai memahami prinsip keuangan syariah, tetapi belum banyak yang benar-benar menggunakan produk dan layanannya. Kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan atau knowing-doing gap inilah yang perlu dijawab melalui edukasi yang lebih tepat sasaran, produk yang relevan, dan layanan yang semakin mudah dijangkau.

Prof. Irfan menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka dan besarnya aset industri. Dampaknya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan material dan spiritual. Untuk memperkuat kontribusi tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis, mulai dari perluasan literasi kepada kelompok masyarakat yang belum terjangkau, integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan sektor keuangan komersial, percepatan digitalisasi, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, hingga penyempurnaan regulasi dan tata kelola.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, Prof. Hermanto Siregar turut memperkaya pembahasan mengenai pentingnya menempatkan ekonomi syariah sebagai bagian dari solusi atas persoalan struktural bangsa. Pengembangan ekonomi syariah perlu diarahkan untuk memperkuat sektor riil, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan berusaha, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sementara itu, Alfi Wijaya menggarisbawahi posisi strategis BPR Syariah sebagai lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat dan pelaku UMKM di daerah. Kedekatan tersebut menjadikan BPR Syariah berpeluang besar tampil sebagai local hero yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Menurutnya, peran tersebut perlu diperkuat melalui konsolidasi kelembagaan dan permodalan, peningkatan kualitas tata kelola, transformasi digital, serta perluasan pembiayaan produktif. Kolaborasi antara sektor keuangan komersial dan sosial juga menjadi kunci agar manfaat ekonomi syariah tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran dana, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat.

Dr. Imam Teguh Saptono menambahkan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam memperluas penggunaan layanan perbankan syariah. Produk keuangan syariah perlu hadir secara kompetitif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara tersebut, pemahaman terhadap prinsip syariah dapat diterjemahkan menjadi pilihan nyata dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan industri, termasuk keterbatasan jangkauan layanan, perlunya peningkatan kepercayaan masyarakat, pengembangan produk yang inovatif, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Para narasumber sepakat bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah membutuhkan kerja bersama antara perguruan tinggi, industri perbankan, asosiasi, pemerintah, alumni, dan masyarakat.

Kolaborasi FEM IPB dengan BPRS Botani juga memperlihatkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Selain menjadi lembaga keuangan yang berfokus pada UMKM, pertanian, dan pangan, BPRS Botani dapat menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus mitra dalam penerapan hasil pendidikan dan penelitian.

FEM IPB dan BPRS Botani berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah agar mampu menjadikan ekonomi syariah semakin membumi, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, serta berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai profil, produk, dan layanan PT BPRS Botani Bina Rahmah dapat diakses melalui laman resmi www.bprsbotani.co.id.